Ketua Mahkamah Konstitusi Sarankan Universitas Fort de Kock Bukittinggi Buka Fakultas Hukum

Ketua Dewan Pembina Yayasan Fort de Kock Bukittinggi, Zainal Abidin, sambut kedatangan Ketua MK Anwar Usman di Kampus Universitas Fort de Kock Bukittinggi, Sabtu (07/03/2020).
Ketua Dewan Pembina Yayasan Fort de Kock Bukittinggi, Zainal Abidin, sambut kedatangan Ketua MK Anwar Usman di Kampus Universitas Fort de Kock Bukittinggi, Sabtu (07/03/2020). (KLIKPOSITIF/Haswandi)

BUKITTINGGI , KLIKPOSITIF - Meski Universitas Fort de Kock Bukittinggi telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang di lisensi/terakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan dapat menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri, namun nyatanya kampus ini belum sepenuhnya mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan hal tersebut.

Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Pembina Yayasan Fort de Kock Bukittinggi , Zainal Abidin menyampaikan keluhan tersebut.

baca juga: Pilkada Bukittinggi, GNPF Ulama Bukittinggi-Agam Nyatakan Dukung Erman Safar-Marfendi

"Lima undang-undang negara Republik Indonesia, mulai dari Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2003, pasal 44 UU No.12 tahun 2012, pasal 21 UU No. 36 Tahun 2014, pasal 16 UU No. 38 Tahun 2014 dan pasal 16,17,18 UU No.4 Tahun 2019 semuanya menyebutkan bahwa pada akhir pendidikan tinggi program vokasi dan profesi, harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pada ayat 2 menyatakan bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan oraganisasi profesi dan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, namun sampai saat ini kementerian pendidikan belum mengindahkan sebagaimana mestinya dan tetap mengambil alih penyelenggaraan uji kompetensi tersebut dengan membentuk komite nasional uji kompetensi," papar Zainal Abidin dalam Kuliah Umum bersama Ketua Mahkah Konstitusi Republik Indonesia di Kampus Universitas Fort de Kock Bukittinggi , Sabtu 7 Maret 2020.

Zainal melanjutkan, hal ini membuat kewenangan otonomi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tridarma menjadi tergerus dan tidak jalan sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan tersebut, sehingga dampak dari kebijakan itu sudah lebih dari 290 ribu tamatan Perguruan Tinggi Kesehatan yang tidak lulus dalam uji kompetensi tersebut, yang saat ini menjadi penganggur tingkat tinggi walaupun sudah mengantongi ijazah yang diterbikan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

baca juga: Kasus COVID-19 Melonjak di Bukittinggi, Pemprov Diminta Aktifkan Pusdiklat Baso

Sesuai Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/ BNSP/ III/ 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi ini memiliki sejumlah kewenangan antara lain menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi, memberikan sanksi kepada asesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang melangggar aturan, mengusulkan skema baru, serta mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

"Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, katanya kewenangan yang sudah diatur oleh undang undang itu merupakan hak/kewenangan yang bersifat atribusi bagi kami perguruan tinggi yang tidak dapat lagi didelagasikan atau dipindah tangankan kepada lembaga lain dalam penyelenggaraanya. Sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjunjung tinggi peraturan perundang-undang tersebut, sedangkan untuk menjaga dan mengawasi mutu uji kompetensi ini kementrian selaku regulator cukuplah melaksanakan fungsi wasdalbin (pengawasan, pengendalian dan pembinaan) kepada semua perguruan tinggi tersebut," jelas Zainal.

baca juga: Belum Jelas Kapan Bukittinggi Akan Memulai Sekolah Tatap Muka

Disisi lain, lanjut Zainal, pemerintah juga telah mewajibkan semua perguruan tinggi harus terakreditasi sebagai suatu jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut telah sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Hak itu tentu melekat pada diri kami Perguruan Tinggi kalau kami membaca undang-undang itu. Tapi kami sampai kini belum mendapatkan kewenangan itu," jelasnya.

baca juga: Jelang Panen Bawang Merah, Kapolres Bukittinggi Datangi Green House Lezatta

"Oleh karena itulah kami merasa haru dan bangga dengan kehadiran yang mulia, semoga kami bisa dicerahkan apa yang menjadi hak konstitusi kami, apa itu yang menjadi hak asasi kami. Sehingga kami bisa menempuh jalan yang lurus untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kami betul-betul orang yang tidak pernah memikirkan apa itu hak asasi kami, apa itu hak konstitusi kami. Yang jelas kami layani orang orang setulus mungkin, sebaik mungkin, apakah hak kami itu terampas, kami tak tahu," sambung Zainal Abidin.

Menjawab permasalahan ini, Ketua MK DR.H. Anwar Usman SH,MH menyampaikan bahwa banyak sekali undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi , antara lain Undang-undang Pendidikan, Kesehatan dan JSN.

Anwar Usman mengatakan, sesuai etika dirinya tidak boleh mengomentari terhadap undang-undang yang sedang diuji di MK. Namun ia menyarankan kepada Universitas Fort de Kock Bukittinggi untuk membuka Fakultas Hukum, guna untuk melahirkan praktisi hukum yang nantinya dapat mengawal hak-hak perguruan tinggi ini.

"Tadi, Pak Ketua (Zainal Abidin) merasa diperlakukan tidak adil, dengan kebijakan mas menteri, dilihat dari perspektif hukum. Itulah sebabnya jangan lama-lama, segera, Insya Allah saya akan datang kalau ada pembukaan peresmian Fakultas Hukum," ujar Anwar Usman.

"Jadi, nanti Pak Ketua Pembina, setelah Fakultas Hukum berdiri, ya nanti saya akan mendorong pihak MK dan universitas untuk menandatangani MoU. Insya Allah," janji Anwar Usman tanpa merinci MoU yang dimaksud.

Editor: Haswandi