Sidang Lanjutan Bupati Non Aktif Solsel, JPU KPK Tolak Eksepsi

Muzni Zakaria di Persidangan
Muzni Zakaria di Persidangan (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penerimaan suap Bupati Solok Selatan Non Aktif Muzni Zakaria . Sidang mengagendakan jawaban keberatan Penasehat Hukum terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dihadiri oleh Muzni Zakaria .

JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rikhi B Maghaz mengatakan, ada beberapa poin yang ditanggapi, poin utama jawaban mengenai eksepsi terdakwa yang mengatakan uang senilai Rp3,2 milyar sebagai pinjam meminjam. Sebelumnya eksepsi terdakwa mengatakan itu murni urusan keperdataan dan bukan suap.

baca juga: Besok Siswa Di Solsel Mulai Sekolah Tatap Muka, Ini Ketentuannya

"Mengenai Rp3,2 miliar yang disebut pinjam meminjam akan dibuktikan di persidangan nanti, apakah benar murni hubungan keperdataan atau ada faktor proyek ini, jadi kami tolak alasan itu," katanya.

Terkait tidak ada kewenangan Muzni Zakaria sebagai bupati dalam menentukan pemenangan proyek hal itu menurutnya tidak perlu dibahas lagi dalam eksepsi, sebab itu masuk materi pembuktian. Sebelumnya dalam eksepsi terdakwa mengatakan bupati tidak berwenang memenangkan proyek

baca juga: Pilkada Solsel, Jon Matias-Jufrial Yakin Bisa Lolos dari Jalur Perseorangan

"Eksepsi kan tidak boleh membahas materi pembuktian, nanti kita buktikan apakah memang ada wewenang bupati atau tidak dalam proyek ini," katanya.

Ia juga mengatakan kuasa hukum terdakwa tidak konsisten, karena tidak melihat dakwaan dan tuntutan JPU. JPU menurutnya sudah membahas yaitu Rp3,2 milyar sebagai suap dari Muhammad Yamin Kahar kepada Muzni Zakaria . "Jadi ada kami bahas, dan kami kategorikan itu sebagai suap, tapi semuanya akan dibuktikan di persidangan nanti," katanya.

baca juga: DPRD Solsel Selamatkan Silpa Anggaran 66 Miliar Rupiah

Intinya dalam persidangan JPU menolak eksepsi terdakwa. Kemudian memohon ke majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pembuktian perkara ini. Ketua Majelis Hakim Yoserizal menutup persidangan, kemudian melanjutkan agenda selanjutnya Rabu depan dengan agenda putusan sela.

Diketahui, Muhammad Yamin Kahar telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, Kamis (18/6/2020).

baca juga: Ketidakhadiran Plt Bupati pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Tuai Instruksi, Ternyata Ini Sebabnya

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yoserizal dengan Hakim Anggota Zalekha dan M.Taqdir. Ketua Majelis Hakim, Yoserizal saat membacakan putusan mengatakan pertama, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.

Muhammad Yamin Kahar juga dikenai denda sebanyak Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Editor: Muhammad Haikal