Tim BNPB Verifikasi Usulan Pemkab Pessel Terkait Kebencanaan Daerah

Tim verifikasi BNPB saat diterima Pemkab Pessel
Tim verifikasi BNPB saat diterima Pemkab Pessel (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan verifikasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat berkaitan tentang dampak kebencanaan di daerah itu.

Verifikasi dilakukan, empat hari yang telah dimulai sejak 7 Juli lalu, hingga 11 Juni 2020. Diantaranya untuk rehabilitasi sejumlah fasilitas, seperti jalan dan jembatan yang rusak pasca bencana.

baca juga: 8 Orang Warga di Pessel Kembali Terpapar COVID-19, Semuanya dari Lengayang

"Untuk dilakukan perbaikan pasca bencana banjir bandang terjadi pada 2018 lalu," ungkap Asisten III Setdakab Pessel , Hamdip

ada KLIKPOSITIF .

baca juga: Berbeda Dari Tahun Lalu, Begini Susunan Upacara 17 Agustus Pemkab Pessel Tahun Ini

Ia menjelaskan, pada tahun itu, setidaknya Pemkab mengusulkan sebanyak 24 item kegiatan, namun setelah diusulkan hanya 4 kegiatan yang dilakukan.

"Dari 24 item itu, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 26 miliar. Namun setelah dilakukan pra-verifikasi, yang lolos hanya sebanyak 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar," terangnya.

baca juga: Karena Tiga Hal, DPRD Agenda Interpelasi Bupati Pessel

Tim verifikasi BNPB yang dipimpin Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, Direktorat Perencanaan Rehablitasi dan Rekonstruksi, Syafera langsung diterima Asisten III Setdakab Pessel , Hamdi, di ruang rapat bupati, Kamis 9 Juli 2020 lalu.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan, Herman Budiarto, dan instansi teknis lainnya.

baca juga: Wakil Ketua DPRD Pessel Sebut Penghentian Gedung Baru RSUD Painan Tidak Bisa Sepihak

Disampaikan, empat item kegiatan yang diverifikasi itu diantaranya, jalan Limau-Limau Ngalau Gadang Kecamatan Bayang Utara, jalan Labuhan Tanjak di Kecamatan Linggo Sari Baganti, jembatan gantung Binjai, dan jembatan permanen di Kecamatan Ranah Ampek Hulu.

Sementara itu, Syafera, mengemukakan verifikasi itu dilakukan bertujuan untuk melihat fakta lapangan berkaitan dengan beberapa persyaratan untuk rehablitasi prasarana pasca bencana.

Di antara kriteria, adalah dampak kerusakan yang ditimbulkan pasca banjir bandang, kewenangan daerah dalam hal penanganan, kesesuaian dampak bencana dengan lokasi, serta prasarana tersebut harus tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB).

"Hasil verifikasi nanti akan melahirkan rekomendasi sesuai fakta di lapangan,"ujarnya.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Eko Fajri