Era Normal Baru, Jumlah Kendaraan yang Uji KIR di Payakumbuh Kembali Normal

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Aplima Danar
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Aplima Danar (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh , Aplima Danar mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan yang dilakukan uji KIR di daerah tersebut berangsur normal seiring dengan mulai diberlakukannya masa normal baru pandemi COVID-19.

Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jumlah angkutan uji KIR di daerah tersebut berkurang lebih 50 persen dari masa normal. Bahkan ada yang dalam satu hari tersebut tidak ada yang datang untuk melakukan uji KIR terhadap kendaraannya.

baca juga: Terganggu Pandemi COVID-19, Sejumlah Program Kejari Payakumbuh Harus Disesuaikan

"Tapi semenjak masa PSBB selesai dan masuk ke era normal baru, jumlah angkutan yang melakukan uji KIR kembali berangsur normal. Pada situasi normal, UPTD KIR dapat melakukan uji kelayakan kepada 15 unit angkutan," kata Aplima Danar, Senin (15/7).

Penyebab lain minimnya jumlah kendaraan yang dilakukan uji KIR selama PSBB adalah waktu pelayanan yang hanya sampai pukul 12.00 WIB.

baca juga: Kurban Rendang Perdana Dinilai Sukses, Wako Payakumbuh Targetkan Lebih Banyak Sapi Tahun Depan

"Saat ini waktu uji KIR sudah kembali berjalan seperti biasanya. Untuk angkutan yang paling mendominasi melakukan uji KIR di UPTD KIR Dishub Payakumbuh adalah angkutan barang. Kalau yang angkutan orang itu hanya beberapa saja," kata dia.

Pada kesempatan sama, Kepala UPTD KIR Dishub M. Hatta Rufianto mengatakan angkutan yang melakukan uji KIR di Kota Payakumbuh merupakan angkutan yang memang memiliki kartu induk di Kota Payakumbuh .

baca juga: Ada yang Protes Terkait Diperpanjangnya Masa Belajar Siswa di Rumah, Ini Jawaban Wako Payakumbuh

"Sedangkan bagi kendaraan yang menumpang uji harus memiliki rekomendasi dari daerah asal. Baik kendaraan yang mutasi angkutan orang atau barang, harus memiliki kartu induk dari daerah masing-masing," ujarnya.

Ia mengatakan meski di tengah PSBB lalu, sebenarnya tidak ada kelonggaran yang diberikan untuk uji KIR. Sebab, uji KIR menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir kecelakaan untuk angkutan.

baca juga: KPN Husada Syariah RSUD Adnaan WD Wakili Payakumbuh untuk Lomba Koperasi Tingkat Sumbar

"Uji KIR itu bukan masalah pendapatan asli daerah, tapi keselamatan. Memang tidak bisa menjamin keselamatan, tapi setidaknya dapat meminimalisir," pungkasnya. (*)

Editor: Taufik Hidayat