Kembali Beroperasi, PT KAI Divre II Sumbar Lakukan Penertiban Aset

Kegiatan penertiban terhadap Aset Tanah dan Bangunan Badan Usaha Milik Negara oleh PT KAI Divre II Sumbar
Kegiatan penertiban terhadap Aset Tanah dan Bangunan Badan Usaha Milik Negara oleh PT KAI Divre II Sumbar (Ist)

KLIKPOSITIF - Pasca dioperasikan kembali KA Sibinuang relasi Padang-Naras di masa pandemi Covid-19 tanggal 1 Agustus 2020, PT KAI Divre II Sumatera Barat lakukan peningkatan pelayanan terhadap calon penumpang KA.

Hal ini direalisasikan dengan adanya penambahan fasilitas hingga perbaikan bangunan di beberapa stasiun KA diwilayah Divre II Sumatera Barat. Hal serupa akan dilakukan di sekitar area Stasiun Lubuk Alung yang merupakan salah satu stasiun pemberangkatan yang dilalui KA Sibinuang.

baca juga: PT KAI Divre II Minta Masyarakat yang Hendak Berwisata dengan KA Patuhi Protokol Kesehatan

Saat ini kondisi bangunan di stasiun tersebut sudah tua dan tidak pernah dilakukan renovasi, fasilitas pendukung yang terdapat di stasiun Lubuk Alung pun tidak lengkap dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti tidak adanya mushollah dan ruang ibu menyusui, ruang tunggu yang sempit dan kondisi bangunan yang terdesak dengan pasar sehingga akses keluar masuk calon penumpang terganggu dan terkesan kumuh.

Selain itu juga, penumpang KA dari dan/atau tujuan ke Stasiun Lubuk Alung meningkat sehingga perlu dilakukan rencana pengembangan dan/atau renovasi secara keseluruhan terhadap bangunan stasiun tersebut yang berdampak terhadap bangunan-bangunan disekitarnya untuk dilakukan penertiban aset.

baca juga: Satgas Bencana BUMN Sumbar Salurkan Puluhan Ribu Masker untuk Masyarakat

Kepala PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Insan Kesuma menyampaikan bahwa penertiban aset di Stasiun Lubuk Alung ini merupakan upaya PT KAI dalam meningkatkan pelayanan bagi calon penumpang KA serta merupakan dukungan daripada pengimplementasian surat edaran Menteri BUMN Nomor : SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 terkait Penertiban Terhadap Aset Tanah dan Bangunan Badan Usaha Milik Negara.

"Tujuan dilakukan penertiban atau pengosongan lahan terhadap 78 petak kios yang berada di sekitar Stasiun Lubuk Alung ini adalah untuk mendukung rencana pengembangan dan/atau renovasi bangunan Stasiun Lubuk Alung demi meningkatan pelayanan kepada penumpang kereta api di Stasiun Lubuk Alung" Ujar Insan melalui rilis yang diterima KLIKPOSITIF .

baca juga: Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Perlintasan, PT KAI Divre II Gelar Sosialisasi ke Jalan

PT KAI Divre II Lakukan Penertiban Aset Sesuai Prosedur

Kepala PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Insan Kesuma mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa upaya dalam penertiban lahan di wilayah stasiun Lubuk Alung diantaranya mulai dari awal Januari 2019 telah dilakukan upaya persuasif yakni sosialisasi secara langsung atau tidak langsung berupa pemberitahuan kepada masyarakat atas pemakaian aset tanah PT.

baca juga: Kembali Makan Korban, PT KAI Divre II Sumbar Ingatkan Agar Masyarakat Tak Nekat Terobos Palang KA

Kereta Api dan pemberitahuan/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi kepada masyarakat atas pemakaian aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan ditertibkan dengan tembusan surat kepada aparat wilayah terkait.

"Bulan Januari 2019 PT KAI telah mensosialisasikan kepada pemilik bangunan bahwa akan dilaksanakan penertiban lahan di wilayah tersebut. Hasil sosialisasi dengan pemilik bangunan, PT KAI Divre II mengabulkan permintaan Para Pemilik bangunan agar dapat memberikan tenggang waktu pengosongan bangunan setelah hari raya Idul Fitri 1440 H yakni bulan Juni 2019 bahkan PT KAI Divre II memberikan kebijakan hingga akhir Agustus 2019".

Di akhir Agustus 2019 beberapa pemilik bangunan tidak mengindahkan permintaan PT KAI untuk dapat segera mengosongkan bangunan tersebut sehingga PT KAI Divre II pun door to door menyerahkan surat peringatan pertama (3/9), kedua (9/9) dan ketiga (16/9) (SP 1 , SP 2, SP 3) yang sudah diserahkan kepada pemilik bangunan dan masing-masing surat peringatan diberi waktu 5 (lima) hari kalender untuk melakukan pengosongan bangunan bahkan lebih.

Tanggal 20 November 2019 melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil rencana pengosongan lahan pada tanggal 28 November 2019. Dikarenakan kondisi kurang kondusif maka eksekusi penertiban lahan ditunda hingga Maret 2020. Pada tanggal 13 Maret 2020 dilakukan kembali rapat koordinasi lanjutan namun adanya larangan keramaian karena wabah Covid-19 maka segala kegiatan penertiban ditunda kembali.

Selanjutnya pihak KAI memberikan somasi kepada penghuni bangunan (24/3) dan Somasi kedua pada tanggal 30 Juli 2020 kepada penghuni bangunan yang belum mengosongkan lahan/kiosnya.

" PT KAI Divre II telah melakukan SOP penertiban mulai dari pelaksanaan sosialisasi kepada pemilik bangunan hingga mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP 3) selanjutnya kita akan tetap melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Insan.

Editor: Khadijah