DPRD Pasbar Pertanyakan Penyusutan Area TPA yang Tinggal 2 Hektare

Muhammad Guntara (kanan) bersama pimpinan sidak dari Anggota Komisi III Dedi Lesmana (kemeja putih) di TPA Sampah Muaro Kiawai serta didampingi Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni beberapa waktu lalu.
Muhammad Guntara (kanan) bersama pimpinan sidak dari Anggota Komisi III Dedi Lesmana (kemeja putih) di TPA Sampah Muaro Kiawai serta didampingi Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni beberapa waktu lalu. (Istimewa)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Anggota Komisi I DPRD Pasaman Barat, Muhammad Guntara mempertanyakan status hukum tanah tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang terletak di Muaro Kiawai.

"Dulunya dibeli oleh pemerintah daerah seluas 10,6 hektare, tapi kenyataannya sekarang tinggal sekitar 2 hektare," sebut Muhammad Guntara, Rabu (5/8/2020) pada KLIKPOSITIF .

baca juga: Naik Drastis, Hari Ini 17 Orang Warga Pasaman Barat Terpapar Positif Virus Corona

Ia mengatakan sisa lokasi TPA itu sudah ditanami tanaman sawit oleh masyarakat. Sehingga pihaknya ingin mengetahui status hukum dari tanah TPA sampah di Muaro Kiawai ini.

"Kita minta pemda melalui dinas terkait segera menyelesaikan permasalahan TPA ini kenapa lokasi sampai bisa menyusut, ini sampah rumah tangga juga tak terurus," katanya didampingi salah seorang anggota Komisi III DPRD Pasaman Barat, Dedi Lesmana.

baca juga: Polisi Masih Dalami Kasus Penyegelan Rumah Wabup Solok

Selain itu ia menjelaskan lokasi TPA sewaktu hari hujan air akan tergenang, sehingga akan mengeluarkan bau tak sedap tentu akan mengganggu kenyamanan terhadap masyarakat.

Ia berjanji pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk menjawab persoalan demi persoalan terhadap permasalahan yang terjadi baik status hukum tanah, juga terkait permasalahan pengelolaan sampah.

baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Dampaknya pada Partisipasi Pemilih

Menurutnya persoalan sampah ini jika tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah , akan menjadi bom waktu dimasa depan Pasaman Barat. Bahkan kata dia, pusat pemerintahan suatu saat nanti bisa saja menjadi tempat pembuangan sampah.

"Pemerintah, kita minta harus benar-benar serius dalam pengelolaan sampah ini. Harus dikelola dengan baik, jangan sampai seperti yang kita lihat di TPA itu sampah tidak terkelola dengan baik," pintanya.

baca juga: Polres Dharmasraya Gagalkan Peredaran 20 Paket Sabu

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pasaman Barat, Andrinaldi mengatakan terhadap persoalan status hukum luas tanah untuk TPA Sampah dirinya tidak mengetahui.

"Kalau soal itu saya tidak tahu, karena dibeli oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pasaman Barat sebelum saya," kata Andrinaldi.

Sedangkan terhadap pengelolaan sampah di TPA Sampah di Muaro Kiawai dirinya membantah pengolaan sampah di TPA tersebut tidak terurus.

"Pengelolaan sampah di TPA kita memang seperti itu. Tugas kita hanya mengangkut sampah dari bak penampung masyarakat ke TPA Muaro Kiawai," terangnya.

Ia juga menjelaskan hingga saat ini Pemerintah Pasaman Barat belum memiliki alat pengelolaan sampah. Sedangkan anggaran yang tersedia hanya untuk operasional.

"Kita telah bekerja secara maksimal untuk membuang sampah ke lokasi pembuangan akhir. Kalau sudah penuh diratakan atau digali dengan alat berat. Kita juga siap menjelaskan ke DPRD jika memang diperlukan," jelasnya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Eko Fajri