DPRD Padang Rencana Gunakan Hak Interpelasi pada Wali Kota, Terkait Hal Ini

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Padang memastikan akan melayangkan surat resmi terkait penggunaan hak interpelasi pada Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Senin 10 Agustus 2020.

Diketahui, hingga saat ini, Fraksi Gerindra sebagai pengusul pengajuan hak interpelasi masih melakukan lobi ke fraksi lainnya.

baca juga: Padang Jadi Zona Merah Pandemi, Ini Tanggapan Wawako Padang

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan interpelasi tersebut.

Menurutnya, sudah sebanyak 19 anggota DPRD Kota Padang dari empat frakasi yang menandatangani inisiator pengajuan hak interpelasi.

baca juga: Kota Padang Dapat Bantuan Satu Unit Bus dari Bank Mandiri Syariah

"Empat Fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Berkarya Nasdem dan Fraksi PDI-P Golkar," lanjutnya.

Interpelasi yang akan dilakukan itu terkait tidak kunjung dicairkannya bantuan langsung tunai ( BLT ) tahap II dan III bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Padang .

baca juga: Bakal Calon Kepala Daerah yang Sempat Dinyatakan Positif Kini Sudah Bisa Lakukan Tes Kesehatan

Menurutnya, BLT tersebut sudah memiliki perwako untuk dibayarkan selama tiga bulan.

"Sebelum kami berencana melakukan interpelasi ini, kami sudah mengingatkan Wali Kota Padang untuk segera mengucurkan BLT itu," lanjutnya.

baca juga: Kota Padang dan Kabupaten Agam Zona Merah COVID-19, Ini yang Seharusnya Diterapkan

Pilihan interpelasi menurutnya sudah jalan terakhir agar Wali Kota Padang segera mencairkan BLT tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang telah dibuat.

"Perwakonya sudah ada. Bantuan diberikan selama tiga bulan untuk satu Kepala Keluarga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucurkannya sesuai aturan itu," sambungnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Eko Fajri