Masih Tak Percaya? Biaya Penanganan COVID-19 di Sumbar Rp2 Miliar Lebih

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Rahmidayanti Adhinur
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Rahmidayanti Adhinur (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak percaya dengan COVID-19. Bahkan ada yang beranggapan isu COVID-19 sengaja diapungkan untuk kepentingan tertentu.

Sementara kasus positif terus bertambah dan korban semakin berjatuhan. Bahkan pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan pandemi COVID-19 ini.

baca juga: Lagi, Agam Tambah 26 Pasien Total 465 Warga Terjangkit

Di Sumatera Barat, BPJS Kesehatan Cabang Padang mencatat nominal tagihan biaya atau klaim penanganan COVID-19 yang telah disampaikan ke lembaga penjamin itu mencapai Rp 2 Miliar lebih. Klaim itu diajukan oleh 11 rumah sakit.

"Jumlah klaim sebanyak 275 kasus. Namun yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai sebanyak 137 kasus. Dengan demikian ada 138 klaim yang masih dipersoalkan dan dikembalikan ke rumah sakit karena kurang syarat atau dokumennya. Jika sudah dilengkapi bisa diajukan kembali," ucap Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Rahmidayanti Adhinur pada awak media secara virtual, Kamis (13/8)

baca juga: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ajak Karang Taruna Luki Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru

Rahmi menjelaskan, klaim penanganan Covid-19 hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memang menangani kasus Covid-19. Bukan untuk penanganan mandiri.

"Kalau isolasi mandiri tidak bisa diklaim. Kalau yang ditangani rumah sakit, baru bisa diklaimkan," ungkap Rahmi.

baca juga: Gubernur Sumbar: UMKM dan Pariwisata Harus Bergerak Walaupun Pandemi COVID-19

Menurut Rahmi, klaim pembiayaan Covid 19 masih akan terus bertambah. Sebab saat ini yang mengajukan klaim, baru 275 kasus. Padahal jumlah kasus positif Covid-19 di padang mencapai seribu lebih.

"Pengajuan klaim masih kami terima. Batas kedaluarsa pengajuan klaim itu, tiga bulan setelah pemerintah mencabut masa pandemi Covid-19. Sampai sekarang belum ada peraturan yang mencabut status pandemi. Artinya masih bisa melakukan klaim," bebernya.

baca juga: Anggota Terpapar COVID-19, KPU Sumbar: Itu Tak Hambat Tahapan Pilkada

Rahmi menambahkan, untuk klaim pembiayaan penanganan Covid-19, BPJS Kesehatan hanya berwenang memverifikasi. Urusan pembayaran klaim menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir