Resmi, Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sampai Pilkada 2020 Selesai

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengintruksikan jajarannya untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang diduga terjerat kasus pidana. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga netralitas anggota saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Instruksi tersebut disampaikan Idham dalam surat telegram rahasia (TR) Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

baca juga: KSPI dan 32 Serikat Kerja Siapkan 2 Gugatan UU Ciptaker

Dalam surat tersebut diatur terkait netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum untuk menghindari conflict of interest serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu.

Sehingga, seluruh jajaran Polri pun diminta untuk tidak melakukan pemanggilan ataupun upaya hukum lain yang dapat mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada .

baca juga: Sindir Gatot soal Komunis, Mahfud MD Singgung Dulu Jadi Panglima

"Ya benar (telegram netralitas itu). Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa di tuduh tidak netral. Itu yang kita hindari," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2020).

Adapun, proses hukum yang menjerat calon kepala daerah akan dilanjutkan kembali usai kontestasi Pilkada serentak 2020 usai.

baca juga: Awasi 100 Kampanye Tatap Muka Bawaslu Solsel Ingatkan Paslon Patuhi Protokol Kesehatan

Dalam surat telegram tersebut Idham menegaskan akan memproses jajarannya apabila terbukti melanggar instruksinya

"Untuk menghindari hal tersebut dibuatkan TR untuk menjaga netralitas," ucap Argo.

baca juga: Bawaslu Pasbar Kembali Teruskan Dua Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Editor: Eko Fajri