Sidang Kasus Suap, Jaksa KPK Tuntut Muzni Zakaria 6 Tahun Penjara

Muzni Zakaria Saat Menjalani Sidang Tuntutan
Muzni Zakaria Saat Menjalani Sidang Tuntutan (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menggelar sidang tuntutan terdakwa Bupati non-aktif Solok Selatan , Muzni Zakaria , Rabu (16/9/2020). Dalam sidang tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menuntut terdakwa 6 tahun penjara.

"Menuntut terdakwa 6 tahun penjara dengan dipotong masa tahanan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Rikhi Benindo Maghaz saat membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim.

baca juga: Terbukti Bersalah, Muzni Zakaria Divonis Empat Tahun Penjara

Rikhi Benindo Maghaz menambahkan, Muzni Zakaria terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Secara meyakinkan telah melanggar dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan," ujarnya.

baca juga: Bawaslu Solsel Perpanjang Masa Perekrutan Panwas TPS

JPU KPK juga mengajukan tuntutan tambahan kepada majelis hakim agar terdakwa mengganti semua uang suap yang telah diterimanya dan mencabut hak politik untuk dipilih maupun memilih selama 4 tahun. "Jika uang suap Rp3,375 miliar itu tidak dibayar, maka kami ajukan tuntutan 2 tahun penjara," katanya.

Terkait tuntutan JPU KPK , tim penasehat hukum Muzni Zakaria meminta waktu kepada mejelis hakim untuk menyusun pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan pada persidangan dua minggu depan.

baca juga: Kasus COVID-19 Hari Ini di Solsel, 10 Positif dan Dua Pasien Dinyatakan Sembuh

"Terkait tuntutan ini, kami akan mengajukan pembelaan. Baik dari saya sendiri (Penasehat Hukum) maupun dari terdakwa sendiri," kata penasehat hukum Muzni, Audy Rahmat.

Diketahui, kasus Muzni Zakaria merupakan kasus dugaan suap pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan Solok Selatan yang melibatkan Bos PT Dempo Group M Yamin Kahar dan Bupati Non Aktif Solok Selatan Muzni Zakaria .

baca juga: Dr. Andani : Covid-19 Jangan Ditakuti Tetapi Jangan Pula Diabaikan

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan M Yamin Kahar bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka. Untuk perkara M Yamin Kahar telah disidang beberapa kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Kelas 1A Padang.

Muzni Zakaria diduga menerima suap Rp 460 juta untuk proyek pembangunan Jembatan Ambayan. KPK juga mengatakan ada dugaan aliran suap Rp 315 juta terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan yang diberikan Muhammad Yamin Kahar kepada bawahan Muzni.

Suap itu diduga diberikan atas permintaan Muzni Zakaria kepada M Yamin Kahar. Muzni Zakaria diduga memerintahkan bawahannya agar memenangkan perusahaan yang digunakan Muhammad Yamin Kahar selaku kontraktor.

Editor: Muhammad Haikal