Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari COVID-19

Menko Polhukam Mahfud MD di Pangeran Beach Hotel Padang
Menko Polhukam Mahfud MD di Pangeran Beach Hotel Padang (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kepala daerah yang dibiayai oleh cukong sering kemudian membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Menurut Mahfud, itu namanya korupsi kebijakan dan lebih berbahaya dari korupsi biasa, lebih bahaya dari COVID-19.

"Karena kepala daerah yang terpilih dengan cukong itu di daerah-daerah, daerah Kalimantan yang paling banyak dan diikuti Papua, sering kemudian membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang," katanya di Padang, Kamis (17/9/2020).

baca juga: Mahfud MD: Ada Jenderal Bintang 3 TNI Kena Sasaran, BIN Sudah Endus Demo Akan Rusuh

Misal, lanjutnya, membuat izin pertambangan yang sudah diberikan dan diberikan lagi ke orang lain, padahal bupati sebelumnya sudah mengeluarkan, sehingga izin pertambangan melebihi wilayahnya.

"Itu yang banyak, itu namanya korupsi kebijakan, dan itu berbahaya dari korupsi biasa, karena korupsi kebijakan berlanjut, kalau korupsi biasa kan sekali, ini APBN sekian korupsi sekian selesai dihukum, kalau ini kebijakan," katanya.

baca juga: Mahfud MD: UU Ciptaker Sudah Puluhan Kali Rapat Bareng Buruh, Masuk Draf Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin

"Ada yang tanya apa saja buktinya, banyak buktinya yang masuk penjara. Saya bilang kamu datang saja ke Lapas Sukamiskin Bandung, kan banyak yang ditangkap, di OTT oleh KPK dan yang lain, lihat daftarnya kasusnya apa," pungkasnya.

Seperti diberitakan KLIKPOSITIF sebelumnya, Mahfud MD mengkoreksi persentase kepala daerah dibiayai oleh cukong. Sebelumnya ia menyebutkan 92 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai oleh cukong.

baca juga: Mahfud MD Tahu Dalang Aksi UU Ciptaker, Wasekjen PD: Kenapa Tak Diproses?

"Tepatnya 82 persen, saya hanya keliru nyebutnya. 82 persen itu data di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.

Editor: Muhammad Haikal