Bawaslu: Wali Nagari yang Ikut Politik Praktis Pemenangan Paslon Bisa Dipidana

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison
Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat mewanti-wanti pasangan calon (Paslon) kepala daerah untuk tidak melibatkan pejabat wali nagari ikut dalam politik praktis pemenangan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Pessel , Erman Wadison mengungkapkan, pelarangan para pejabat wali nagari dan sejenis diatur dalam pasal 189 undang-undang nomor Nomor 10 Tahun 2016. Sanksi pidana berlaku bagi wali nagari dan Paslon kepala daerah.

baca juga: Akhir Pekan Ini, Pemkab Pessel Bakal Sasar Pelanggaran Protokol Kesehatan di Objek Wisata

"Calon dilarang melibatkan wali nagari dan perangkatnya dalam kampanye. Apabila pasangan calon sengaja melakukannya dapat dipidana sesuai Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," ungkap Erman saat diwawancara wartawan.

Ia mengingatkan, agar tidak ada wali nagari terjerat persoalan hukum selama proses tahapan Pilkada 2020. Karena aturan yang melarang sudah jelas, dan jangan sampai terlena janji politis karena untuk memenang kandidat.

baca juga: Kasus Terus Bertambah, Satgas Corona Pessel Ajak Masyarakat Untuk Tidak Takut Tes Swab

"Wali Nagari, atau dalam undang-undang disebut kepala desa, dilarang ikut politik praktis dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Sanksi Pidana Penjara menanti apabila dilanggar," tegasnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pasal 188 Jo. Pasal 71 menegaskan, kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan (merugikan) salah satu paslon. Wali nagari yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000.

baca juga: Masa Pandemi, Kemensos Modifikasi Tenda Khusus untuk Pengungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 menerangkan bahwa wali nagari/kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Apabila melanggar larangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 30 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.

Menurut Erman Wadison, wali nagari memiliki pengaruh besar dalam dunia politik. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki bisa saja dipergunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

baca juga: 74 Pasien COVID-19 di Pessel Dinyatakan Sembuh, Jubir: Hari Ini Terbanyak

"Secara pengalaman tentu wali nagari lebih mengetahui kondisi dan karakter politik masyarakat di daerahnya. Pun, secara politik wali nagari sudah membuktikan pengalaman politiknya dalam pemilihan wali nagari yang juga dilakukan secara langsung," jelasnya.

Pengalaman wali nagari akan menjadi perhitungan bagi pasangan calon untuk merebut suara masyarakat. Sekalipun wali nagari jabatan politik, undang-undang dengan tegas melarang praktik mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah.

"Jangan sampai tindakan wali nagari bermuara pada persoalan pidana. Jika ada, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu ," terangnya.

Lanjutnya, laporan masyarakat akan diproses di Sentra Pengakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Ada tiga unsur lembaga yang akan memproses tindak pidana pemilihan, yaitu Bawaslu , Penyidik Polri dan Jaksa.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani