KPU Sumbar Akan Lakukan Pleno Tertutup saat Penetapan Calon

Ilustrasi
Ilustrasi (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat akan melakukan pleno tertutup terkait penetapan calon kepala daerah pada Rabu, 23 September 2020 mendatang. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengumpulan masa dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar, Izwaryani mengatakan, sejauh ini pelaksanaan kegiatan di KPU tidak ada yang memancing keramaian. "Yang paling krusial saat pendaftaran calon kemarin dan itu juga sudah lewat. Kedepan penetapan calon dilakukan dengan pleno tertutup, sehingga tidak ada pengumpulan masa," katanya usai sosialisasi pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan, dalam kondisi bencana non alam (COVID-19) dan pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020 di salah satu hotel di Padang, Senin, 21 September 2020.

baca juga: Contoh Anis Baswedan, Nasrul Abit Ingin Buat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Selain penetapan calon, untuk pengundian nomor urut, pihaknya juga akan membatasi dan melakukan ditempat yang tidak memungkinkan membawa masa. Sementara itu, untuk pelaksanaan kampanye di masa ini, jika ada calon yang ingin melakukan konser musik, maka peserta yang hadir dibatasi paling banyak 100 orang.

"Yah kalau merasa tidak rugi melaksanakan ini, silahkan dilaksanakan. Kita juga mempersilahkan tim kampanye memilih cara kreatif dan memodifikasinya dengan masing-masing tim dalam melaksanakan kampanye," tuturnya.

baca juga: Dikunjungi Mulyadi, Segenap Tokoh Masyarakat Bayang dan Bayang Utara Berharap Jalan Tembus Pasar Baru-Alahan Panjang Segera Tuntas

Sedangkan untuk debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang diselenggarakan KPU provinsi atau KPU kab/kota dibatasi jumlah undangan atau pendukung paling banyak 50 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. "Hal ini sesuai dengan pasal 59 PKPU Nomor 10 tahun 2020," terangnya.

Selain itu, untuk debat publik hanya dihadiri oleh calon/pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai wilayah kerja. Kemudian siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan, serta materi debat menambahkan visi dan misi calon dalam rangka kebijakan penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19 (Pasal 59 poin 1). (*)

baca juga: Pengamat Politik Nilai Mulyadi-Ali Mukhni Miliki Strategi Politik dari Hal Ini Hingga Diprediksi Mampu Menangkan Pilgub

Editor: Fitria Marlina