Terkait Netralitas, 7 ASN Kabupaten Solok Dipanggil Bawaslu

Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok
Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok (Ist)

SOLOK , KLIKPOSITIF - Sejumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dipanggil oleh pihak Bawaslu terkait dugaan tindak pelanggaran netralitas dalam Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afrimemori melalui Komisioner pengawasan, Maraprandes mengatakan, Setidaknya ada 7 orang ASN aktif di Pemkab. Solok yang sudah dipanggil oleh Bawaslu .

baca juga: Kembali Zona Orange, Kota Solok Urungkan Sekolah Tatap Muka

"Total yang dipanggil itu semuanya ada 7 orang, 5 orang dipanggil karena diduga melakukan pelanggaran sementara dua orang lainnya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi," ungkap Maraprandes, Kamis (22/10/2020).

Diantara ASN yang dipanggil diduga melanggar netralitas ASN dengan menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan, kemudian ada juga yang menggunakan simbol-simbol pasangan calon di media sosial.

baca juga: Begini Cara EL, Perempuan yang Diamankan Pihak Kepolisian Padang Tipu Korbannya

Menurutnya, pemanggilan tersebut dalam rangka proses lebih lanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian dilakukan penelusuran dan pemanggilan.

"Jika nanti dalam pengkajian, yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran, maka akan diteruskan ke pihak yang berwenang yakni Komisi ASN (KASN) untuk diberikan sanksi," terangnya.

baca juga: Pilkada 2020, Seluruh TPS di Kota Solok Bakal Terapkan Protokol Kesehatan

Selain itu, pihaknya mengaku juga sudah menerima laporan tindak dugaan netralitas Pilkada oleh tiga orang ASN lainnya, hal tersebut masih dalam penelusuran oleh pihak Bawaslu .

"Masih dalam penelusuran, jika nanti memenuhi syarat formil dan materil kita lanjutkan dengan pemanggilan dan pengkajian untuk diteruskan ke KASN," tutupnya.

baca juga: Modus Bisa Loloskan Warga Jadi PNS, Seorang Perempuan diamankan Pihak Kepolisian Padang

Sejumlah sanksi siap menjerat ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada . Mulai dari yang ringan, berupa teguran, sanksi administratif berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan dan yang berupa pemberhentian dari ASN .

Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok , H. Gusmal mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan ASN untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) tahun 2020.

"Kita sudah wanti-wanti, kalau nekat juga ya harus siap dengan segala resikonya, ini harus diingat oleh seluruh ASN yang ada di Pemkab. Solok ," ungkapnya singkat.

Bahkan sebelumnya, Bupati Solok juga sudah menggelar Ikrar Netralitas ASN pada 16 Oktober 2020 yang diikuti oleh Camat dan Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Solok .

Penulis: Syafriadi | Editor: Eko Fajri