Oknum TNI Homeseksual Dipecat, Amnesty Internasional Indonesia Minta Putusan Dibatalkan

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -Amnesty International Indonesia meminta TNI dan Polri membatalkan putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota yang disangka berperilaku homoseksual.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota yang diduga melakukan hubungan seksual sesama jenis sangat tidak adil dan berbau kebencian terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ( LGBT ).

baca juga: Hasil Rapid Tes di Puskesmas Andalas, Seratusan KPPS Reaktif Covid-19

Pengamatan Amnesty, selama ini tidak ada instrumen hukum di Indonesia yang secara eksplisit melarang orang dengan orientasi berbeda masuk ke institusi TNI maupun Polri . Usman mengatakan dalam Undang-Undang TNI maupun Kepolisian, tidak ada satupun pasal yang terang benderang melarang warga negara dengan orientasi seksual selain heteroseksual masuk ke dua institusi tersebut.

"Putusan ini sangat tidak adil dan harus dibatalkan. Bagaimanapun setiap warga negara, setiap orang, tidak boleh ada yang dihukum hanya karena orientasi seksual mereka," ujar Usman Hamid dilansir dari Suara.com.

baca juga: Kecewa Terhadap Prabowo, Ridwan Saidi: Sudah Habis

"Ini adalah tindakan yang berbau kebencian terhadap sesama manusia, anggota, warga negara, hanya karena identitas seksual yang dianggap menyimpang," kata dia.

Indonesia, menurut dia, sudah selayaknya mengikuti langkah sejumlah negara maju yang membolehkan gay masuk militer. Ia mencontohkan, Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Australia, Belanda, dan Swiss. Pasalnya, orientasi seksual tidak memiliki kaitan langsung dengan kemampuan fisik seseorang dan tidak bisa dijadikan dasar penilaian.

baca juga: Serka Silvi, Kowal Asal Payakumbuh Ini Jadi Pasukan Perdamaian PBB

Selain itu, katanya, dalam sebuah studi di Kanada menyebutkan tidak ada penurunan kinerja militer ketika kaum gay atau lesbian masuk militer. "Itu sama dengan tes keperawanan di militer dan Polri . Apa hubungannya antara keperjakaan, keperawanan, bahkan orientasi seksual seseorang? Apakah mereka memiliki kecerdasan yang berbeda sehingga tidak layak?"

Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI , Kolonel Sus Aidil, mengatakan larangan anggota TNI memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis tertuang dalam pasal 62 Undang-Undang TNI . Pasal itu berbunyi: "para prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI ".

baca juga: Kemendikbud: Orang Tua Berhak Tolak Anaknya Belajar Tatap Muka, Tapi....

Kendati tidak eksplisit menyebut orientasi seksual sesama jenis ataupun LGBT , tapi TNI menafsirkannya sebagai homoseksual. Katanya juga, prajurit dengan orientasi seksual seperti itu akan terganggu dalam menjalankan tugas.

"Ya [homoseksual] itu akan mengganggu. Itu kan penyakit psikologi. Pasti mengganggu keseriusan, fokusnya. Itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya," ujar Sus Aidil.

Editor: Ramadhani