Masyarakat Sumbar akan Divaksin COVID-19? Gubernur Minta Disosialisasikan Dulu

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Rencananya sebanyak 9,1 juta masyarakat Indonesia akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar ) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pendistribusian vaksin COVID-19 tersebut.

"Kita berharap betul vaksin ini bisa menyelesaikan pandemi COVID-19, namun demikian masih banyak masyarakat kita yang tidak percaya adanya COVID-19," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat melakukan virtual dengan para Akademisi Unand Padang, Sabtu (24/10).

baca juga: Gubernur Irwan Prayitno Canangkan Tenun Minang Sebagai Busana ASN

Berdasarkan hasil survey tingkat tidak percaya masyarakat Sumbar terhadap COVID-19 hanya 39,9 persen.

"Pakai masker kita ditertawakan, semuanya rekayasa, bahkan ada yang bilang ini konspirasi. Untuk itu perlu sosialisasi secara masif kepada masyarakat ," katanya.

baca juga: Irwan Prayitno: Pengabdian Bisa Membawa Masyarakat Hidup Lebih Maju

Terkait adanya vaksin COVID-19, Gubernur mengimbau, agar semua pihak bisa melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat , supaya mereka bisa menerima hadirnya vaksin tersebut.

"Tentunya bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimenggerti dan dicerna dengan baik, maka masyarakat lebih cepat menerimanya," ucapnya.

baca juga: Kisah Ria Oktorina, Penyintas Covid-19 Asal Solok Sumbar

Hadirnya vaksin ini pastinya ada yang pro dan kontra. Tugas dari Pemprov dan kabupaten kota harus bisa meluruskan keberadaan vaksin ini, agar masyarakat kita bisa lebih paham dan menerima adanya vaksin ini.

"Jadi kebijakan kita yaitu, sosialisasikan secara masif manfaat vaksin , yaitu untuk antisipasi penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu anggaran," imbuhnya.

baca juga: KPU Padang Catat Sudah 469 KPPS Reaktif Covid-19, Bagaimana Persiapan Pencoblosan?

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya mengajukan alokasi anggaran bagi vaksin COVID-19 khususnya untuk daerah zona merah.

"Semuanya aturan terkait vaksin COVID-19 ini nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Satgas pusat," tutup Irwan. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir