Rizieq Shihab Diperiksa Soal Kerumunan, FPI Sebut Itu Kriminalisasi

Rizieq Shihab
Rizieq Shihab (net)

KLIKPOSITIF - Proses hukum terkait kegiatan kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Kabupaten Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab terus berjalan. Kuasa hukum FPI , Aziz Yanuar mengatakan, bahwa ia memandang hal tersebut merupakan upaya kriminalisasi. Apalagi, orang-orang yang berkaitan dengan Habib Rizieq saat ini terang menderang dikriminalisasi.

"Kami memandang itu bahwa upaya kriminalisasi habib, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan Habib Rizieq terang menderang jelas tak terbantahkan," kata Aziz dilansir dari Suara.com, Minggu 29 November 2020.

baca juga: Sri Mulyani: Rp597 Miliar Wakaf Tunai Digunakan Pemerintah untuk Proyek Pembangunan

Ia pun mempertanyakan kepada pemerintah kaitan kerumunan serupa di berbagai daerah yang telah terjadi, namun tidak ditangani. "Artinya kita memandang serupa dengan di Solo, Surabaya, Banjarmasin, Banyumas kemudian di yang terbaru di Minahasa Sulawesi Utara, tidak ada sama sekali sanksi dan denda dan tidak ada penindakan hukum ," katanya.

Namun, dirinya juga mempertanyakan kenapa setiap aksi kegiatan penolakan Habib Rizieq selalu dipermasalahkan. Sedangkan ada kasus pemukulan anggota FPI di Surabaya tidak diproses. "Dan di Pekanbaru pihak FPI yang menjadi korban malah dilanggar pasal 335," katanya lagi.

baca juga: Hari Gizi Nasional, Ini Pesan Menkes

"Di NTT, HRS diancam dibunuh dan baliho di robek-robek tidak ada tindakan hukum , dan ini jelas diskriminalisasi dan kriminalisasi hukum sedang berlangsung masif hari ini," sambung Aziz.

Terkait pemanggilan di Polda Jawa Barat, Aziz mengakui, bahwa pimpinannya di FPI tersebut tidak bisa memenuhi panggilan yang dilayangkan kepolisian. "Sudah ada, tapi saya tegaskan itu bukan panggilan, tapi klarifikasi dan ada beberapa hal yang kita tidak bisa penuhi. Kalau yang Megamendung dan yang lainnya itu masih klarifikasi juga, statmen sudah ke penyidikan juga kan ini dari media juga," katanya menambahkan.

baca juga: Potensi Wakaf Per Tahun Ribuan Triliun, Jokowi Nilai Perlu Perluasan Cakupan Pemanfaatan

Editor: Ramadhani