Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan NA - IC, Tim Mahyeldi - Audy Sampaikan Hal Ini

Tim Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi
Tim Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF — Tim Hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar Mahyeldi - Audy Joinaldi, menyampaikan terkait pelanggaran administrasi pemilihan oleh pasangan Nasrul Abit - Indra Catri (NA - IC).

Hal tersebut berdasarkan laporan yang diwakili oleh Muhammad Taufik ke Bawaslu Sumbar pada 18 November 2020, yang terdaftar dalam nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XI/2020 mengenai dugaan pelanggaran bahan kampanye milik Tim Kampanye NA - IC, berupa kalender yang memuat foto bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sumbar.

Setelah melakukan kajian, Bawaslu kemudian menyatakan hal tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan melalui Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 November 2020.

"Sehari setelah laporan diajukan, Tim NA - IC telah mengkonfirmasi melalui media bahwa mereka teledor, dan akan menghentikan serta menarik kalender tersebut dari peredaran," kata salah seorang Tim Kuasa Hukum Mahyeldi - Audy Joinaldi, Miko Kamal di Padang, Senin (30/11/2020).

Miko Kamal menambahkan, KPU Sumbar pada Senin (30/11/2020) di Padang menyampaikan, bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada tim Pemenangan NA - IC untuk menghentikan dan menarik kembali bahan kampanye yang melanggar hukum tersebut.

"Namun persoalan belum berakhir, karena pengawasan dan tindaklanjut dari perintah penghentian dan penarikan bahan kampanye dikembalikan ke Bawaslu," ujarnya.

Sementara itu Muhammad Taufik mengatakan, sampai hari ini pihaknya belum menerima penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu Sumbar mengenai hasil pengawasan penghentian dan penarikan bahan kampanye tersebut.

"Jika belum berjalan atau tidak terlaksana sama sekali tentu ini merupakan catatan yang tidak baik atas penegakan hukum pelanggaran pemilu oleh Bawaslu," ujarnya.

"Lemahnya eksekusi atas hasil kajian Bawaslu dan tindaklanjut oleh KPU menjadi preseden buruk yang merugikan Paslon Mahyeldi - Audy Joinaldi selaku pihak yang kepentingannya dilanggar," sambungnya.

Menurutnya, Paslon NA - IC sampai hari ini tidak pula mengkonfirmasi kepada pelapor atas eksekusi pelaksaan penghentian dan penarikan bahan kampanye tersebut. Jika belum atau tidak dilaksanakan, maka hal ini merupakan bentuk ketidaktaatan atas penegakan hukum pelanggar pemilu.

Taufik menyebutkan, secara substansial dengan terbuktinya pelanggaran administrasi ini membuktikan bahwa tim NA - IC telah melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan pemilih Sumbar terkecoh. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh PKS adalah Mahyeldi - Audy Joinaldi.

"Kami berharap Bawaslu lebih serius dalam menindaklanjuti pelanggaran dan penegakan hukum yang terjadi khususnya yang telah diputuskan melanggar oleh Bawaslu. Jika Bawaslu tidak serius mengawasi hasil keputusannya bagi para paslon yang melanggar makan kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan menurun," tuturnya.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan NA - IC, Supardi mengatakan, pihaknya sudah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bawaslu Sumbar.

"Kita sudah melakukan itu, tidak lagi mengedarkan kalender tersebut. Bahkan dilakukan sebelum surat dari Bawaslu sampai," ujarnya.

"Sementara, untuk yang telah beredar ada yang kita tarik, namun itu tidak mungkin semuanya," pungkasnya kemudian.

Baca Juga

Editor: Muhammad Haikal