Bagaimana AD/ART Front Persatuan Islam? Ini Kata Kuasa Hukum

ilustrasi
ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Pemerintah telah menyatakan organisasi massa ( Ormas ) Front Pembela Islam ( FPI ) terlarang. Lalu, FPI berubah nama menjadi Front Persatuan Islam yang juga apabila disingkat akan menjadi FPI .

Mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI kemungkinan masih akan sama.

baca juga: Jika Konflik Internal Terus Berlanjut, Pengamat: Bisa Saja Demokrat Tak Bisa Ikut Pemilu

Hal itu dinyatakan Kuasa Hukum Front Persatuan Islam ( FPI ) Aziz Yanuar. Hanya saja, sejumlah anggota FPI versi baru memang sudah mendeklarasikan lahirnya organisasi tersebut.

Sejauh ini, kata Aziz, mereka masih terus membahas dan menyepakati sejumlah hal berkaitan dengan organisasi.

baca juga: Kejar Wisatawan dalam Negeri, Sandiaga Uno: Ada 55 Juta warga Kelas Menengah yang Ingin Berwisata

"AD/ART (Front Persatuan Islam) sama dengan Front Pembela Islam kemungkinan," ujar Aziz Yanuar.

Hal yang memantik rasa penasaran berikutnya tentu berkaitan dengan siapa saja nama pengurusnya.

baca juga: Sebut Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lambat, Perhimpunan Guru Pesimis Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli

Aziz juga menyebut hal itu belum diputuskan secara resmi.

Andai pun ada sejumlah nama terkait kepengurusan yang beredar di publik, dipastikan bukanlah sebenarnya.

baca juga: Soal KLB, Tokoh Demokrat Sebut Penjelasan Mahfud MD Bertele-tele

"Belum ada resmi. Kalau ada itu hoax," kata Aziz lagi.

Lalu bagaimana dengan logo, visi-misi dan hal lainnya. Aziz kemudian buka suara kembali. Kata dia, belum bisa dijelaskan bagaimana struktur organisasi dari Front Persatuan Islam ini.

"(Belum diumumkannya) karena belum disepakati dan diputuskan," kata dia.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyinggung lahirnya Front Persatuan Islam. Dirinya menyebut ada syarat agar ormas ini bisa diterima masyarakat luas.

Syarat itu berkaitan dengan perangai organisasi. Sebab jika tabiat dahulu tak diubah, akan sulit bagi ormas ini akan membesar seperti halnya FPI yang dahulu.

"Kita lihat saja, dan saya juga ingin mengunderline mereka harus menampilkan politik yang elegan, yang santun, yang mematuhi hukum . Jangan melakukan kegiatan menggantikan fungsi polisi dan penegakan hukum ," katanya disitat di saluran Youtube-nya, Minggu 3 Januari 2021.

Andaipun di kemudian hari jika masih ada hal yang demikian, kata dia, tak perlu ditiru. Dan pemimpin organisasi harus peringatkan hal penting itu kepada para anggotanya. Termasuk tidak lagi melakukan persekusi, terutama kepada ulama yang berbeda pendapat.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri