Termasuk Indonesia, Arab Saudi Larang Masuk Warga dari 20 Negara Asing

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Wisatawan dari 20 negara dilarang memasuki Arab Saudi untuk sementara waktu, demi mencegah varian baru virus covid-19.

Menyadur Arabian Business, Rabu (3/2/2021), wisatawan Indonesia masuk dalam daftar larangan masuk ke Arab Saudi tersebut.

baca juga: Terbanyak dalam Sejarah, Pemerintah Bakal Buka 1,2 Juta Formasi CPNS

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan, kebijakan penangguhan itu berlaku mulai Rabu malam pukul 21.00.

Larangan tersebut juga berlaku bagi mereka yang telah melewati salah satu dari 20 yang terdaftar dalam 14 hari sebelumnya.

baca juga: DPR Setujui Rencana Pemerintah Bubarkan Kemenristek

Negara yang dilarang adalah Argentina, Brasil, Mesir, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Lebanon, Pakistan, Portugal, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris Raya dan Amerika Serikat.

Peraturan sementara ini berlaku untuk warga, diplomat dan praktisi kesehatan beserta keluarganya.

baca juga: Baleg DPR Setujui Draf RUU SKN

Bagi mereka yang berasal dari negara-negara tersebut, bisa masuk kembali ke Arab Saudi dengan tindakan pencegahan yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, pada bulan Januari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan belum ada kepastian tentang ibadah haji untuk tahun 2021 karena menunggu kepastian resmi yang disampaikan pemerintah Arab Saudi .

baca juga: Rencana Bangun Jalan Layang di Sitinjau Lauik, Bappenas: Pendanaan Bisa dari SBSN

Kendati begitu, kata Yaqut, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji.

Komunikasi itu dilakukan antara lain dengan pertemuan antara Menag RI dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi , pertemuan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag dengan otoritas Arab Saudi .

"Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi sementara bahwa sampai saat ini kepastian adanya ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (18/1/2021).

Editor: Eko Fajri