Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Ini Respon AHY

Demokrat Kubu AHY
Demokrat Kubu AHY (net)

KLIKPOSITIF - Pemerintah telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan keputusan pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.

Menurut AHY, setelah pemerintah menolak Partai Demokrat hasil KLB menandakan bahwa pemerintah telah menegakkan hukum secara adil. "Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

baca juga: Cari 3 Korban Perahu Terbalik, Tim SAR 50 Kota Temukan Tas Hitam di Sungai

AHY sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, usai pemerintah memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demorkat, tidak lama setelah pengumuman pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," kata AHY.

baca juga: Umar Patek Terima Remisi Lebaran: Alhamdulillah

AHY sekaligus menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan AD/ART tahun 2020. "Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY.

Pemerintah resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Itu dikarenakan masih ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melalui konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3/2021).

baca juga: 3.448 Orang Positif Covid dan 99 Orang Meninggal di Hari Lebaran

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan pihak Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud di antaranya ialah kelengkapan dokumen fisik berupa perwakilan dari DPP, DPC. Serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

baca juga: Ustaz di Agam Meninggal Saat Khotbah Salat Idul Fitri

Editor: Ramadhani