Gara-gara Ini, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir (Net)

KLIKPOSITIF -Buntutrapid test antigen bekas, Menteri BUMNErick Thohir pecat direksi Kimia FarmaDiagnostika (KFD).

Pemecatan yang dilakukan padaseluruh direksi KFDsebagai tindak lanjut atas kasus alat tes cepat atau rapid test antigen bekas yang terjadi diBandara Kualanamu,Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

baca juga: Tambahan 11 Kasus Baru Covid-19 di Kota Solok, Tiga Diantaranya Pegawai Bank

Menurut Erick, kejadian di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah tegas mesti diambil.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (16/5/2021).

baca juga: Ibadah Haji Tahun Ini Batal, Pemerintah Fokus untuk Haji Tahun Depan

Seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa yang terjadi di kasus Kualanamu dinilai bertentangan dengan core value tersebut.

"Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, kami persilakan untuk berkarier di tempat lain," kata Erick.

baca juga: Anggota DPR RI Hermanto Salurkan Bantuan Pemerintah Bagi 58 Kelompok Tani Dan 200 KK Di Solsel

Erick pun menjelaskan bahwa ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Hal ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat.

Menurut Erick, sebagai perusahaan layanan kesehatan, rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

baca juga: Seleksi Tahap Kedua, Bima Sakti Uji Kemampuan 40 Pemain Untuk Timnas U-16

"Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar Erick.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri