Ternyata Tak Perlu Sertifikat Vaksin untuk Urus Dokumen Kependudukan

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF - Kemendagri menyatakan tidak diperlukan sertifikat vaksin dalam pengurusan layanan administrasi kependudukan. Tidak ada tambahan persyaratan baru untuk mengurus dokumen kependudukan termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19,

"Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat, 30 Juli 2021.

baca juga: Percepat Vaksinasi, Pemko Solok Siapkan Tim Khusus

Kemendagri juga mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin ," ujar Zudan.

baca juga: Ekspor Industri Pengolahan Tembus USD 111 Miliar

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

"Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya," pungkasnya

baca juga: Masih Rendah, Capaian Vaksinasi Lansia Kota Padang Baru Belasan Persen

Editor: Ramadhani